Skip to main content

Dukungan Perseorangan Tidak Ada Dalam Silon, KPU Sulsel Bisa Dilaporkan Ke DKPP 

Pilkada
Ilustrasi.(DOK)


KABAR.NEWS, Makassar - Terkait polemik adanya dokumen dukungan perseorangan Model B1-KWK KPU yang tidak tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), namun tetap dapat dilakukan verifikasi faktual, telah menunjukkan adanya indikasi kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam proses verifikasi jumlah dan administrasi dukungan bagi pasangan calon perseorangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

 

Hal tersebut ungkapkan oleh Direktur Eksekutif Fokus Pemilu, Zulfinas Indra. Ia mengatakan, bahwa KPU Sulsel dianggap telah melakukan kelalaian dalam proses verifikasi administrasi, sehingga dampaknya bisa jadi akan merugikan bagi bakal calon perseorangan.

 

"Ini adalah kelalaian KPU Sulsel. Seharusnya sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, surat pernyataan dan rekapitulasi dukungan yang dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang diserahkan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Sulsel harus sama jumlahnya," beber mantan Ketua KPU Kepulauan Selayar ini melalui rilis yang diterima KABAR.NEWS, Kamis (14/12/2017).


Menurutnya, jika misalnya ada 100 dukungan dalam bentuk formulir Model B1-KWK yang akan diverifikasi secara faktual oleh PPS, maka 100 dukungan tersebut semuanya tentu harus terdaftar di Sistem Informasi Pencalonan (SILON).


"Karena kelalaiannya ini, disamping KPU Sulsel bisa dilaporkan ke DKPP atas kelalaian tersebut, sebab hal ini merupakan sebuah pelanggaran kode etik, lantaran KPU dalam hal ini tidak melaksanakan asas profesionalitas dan tertib sebagai penyelenggara Pemilu. Hal lainnya tentu adalah bakal calon perseorangan bakal dirugikan," pungkasnya.

  • Ruslan