Skip to main content

KPK Temukan Tersangka Lain Dalam Kasus Korupsi Lab Teknik UNM

LA ODE M. SYARIF
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, La Ode Muhammad Syarif. (KABAR.NEWS/Lodi Aprianto)

KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan dua tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, La Ode Muhammad Syarif saat ditemui usai menghadiri acara Bung Hatta Sulawesi Tour 2017 di Fakultas Pertanian Unhas.

Dia mengatakan, masih ada satu hingga dua pihak yang belum dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel.

"Mereka sangat bertanggung jawab dalam proyek ini dan diperkirakan mereka sebagai pemegang kebijakan atau pengambil kebijakan," kata La Ode Muhammad Syarif, Rabu (6/9/2017).

La Ode mengatakan, dalam kasus ini, KPK kembali memberikan supervisi terhadap Polda Sulsel agar mengusut tuntas kasus korupsi UNM yang telah merugikan negara sebesar Rp4,2 Miliar lebih itu.

Penemuan tersangka lain, lanjut La Ode, karena penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel telah memaparkan hasil temuannya di hadapan KPK. Sehingga, kasus tersebut dianggap masih ada tersangka lain yang belum diseret ke pengadilan.

"Mereka telah mempersentasekan kepada kami sehingga kami anggap mereka seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus ini," pungkasnya.

Diketahui, dalam kasus  ini, Polda Sulsel telah menetapkan tiga tersangka yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prof Mulyadi, Direktur Utama PT Jasa Bhakti Nusantara selaku pelaksana pekerjaan Edy Rachmat Widianto, dan Team leader PT Asta Kencana Arsimetama, Yauri Razak selaku konsultan manajemen konstruksi.

Namun, KPK masih menemukan tersangka kuat yang dinilai paling bertanggung jawab, diantaranya mantan Rektor UNM Prof Dr Arismunandar, Direktur Utama PT Asta Kencana Arsimetama, Unggul Roseno, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ismail dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) Nurdiana.

Sementara, ketiga tersangka yang ditetapkan telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makassar. Dalam dakwaan, ketiganya disangkakan Pasal 2 ayat 2 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Proyek pembangunan Laboratorium Terpadu di Fakultas Teknik UNM menelan anggaran APBN 2015 Rp 34,9 miliar lebih sesuai nilai kontrak pengerjaan. Berdasarkan perhitungan BPKP Sulsel, pembangunan gedung tersebut mengalami kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar lebih.

  • Lodi Aprianto