Skip to main content

M Sabri Bebas, Rusdin dan Jayanti Diberi Waktu Kembalikan Kerugian Negara Rp 500 Juta, Jika Tidak Ini Sanksinya

Nsnzn
Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Asisten 1 Pemkot Makassar, M. Sabri serta vonis bersalah kepada Rusdin dan Jayanti Ramli.

KABAR.NEWS, Makassar - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar resmi menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua koruptor dalam kasus sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. 

Keduanya adalah Rusdin dan Jayanti Ramli. Dalam pembacaan amar putusan oleh hakim Pengadilan yang dipimpin langsung Bonar Harianja, Senin, 18 Desember 2017 malam, Rusdin dan Jayanti Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena menyewakan lahan negara Buloa kepada pihak PT PP untuk akses jalan dalam pembangunan Makassar New Port (MNP). 

Rusdin dan Jayanti seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan dan menyewakan lahan tersebut kepada PT PP sebesar Rp 500 juta. Uang hasil sewa lahan itu kemudian dibagi dua, masing-masing mendapat Rp 250 juta. Hakimpun memeberikan waktu kepada keduanya sembari menjalani masa tahanan selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidaer 1 bulan, dalam statusnya sebagai narapidana untuk mengembalikan uang kerugian negara. 

"Membebankan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara dalam waktu satu tahun satu bulan setelah Pengadilan memutus dan mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Bonar. 

Apabila keduanya tak mampu membayar uang pengganti kerugian negara itu, oleh hakim maka keduanya akan menjalani masa hukuman pengganti selama enam bulan penjara. Selain itu, harta benda milik keduanya juga terancam disita oleh negara apabila tidak mampu membayar pengganti kerugian negara. 

M Sabri sendiri, divonis bebas oleh hakim karena tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hakim berpendapat peran M Sabri selaku fasilitator dan mediator dalam penyewaan lahan tersebut, tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hakim menilai, surat yang dijadikan perjanjian sewa-menyewa, bukan surat perjanjian dinas. Melainkan surat perjanjian tersebut dibuat serta dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan. 

"Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dalam dakwaan primair dan subsidaer melakukan, tindak pidana korupsi," tutup Bonar Harianja.

  • Arul Ramadhan