Skip to main content

PARAH!! Di Sulsel, 55 Hakim Nakal Resmi Dilapor ke Komisi Yudisial

Anggota Komisi Yudisial RI Dr Jaja Ahmad Jayus saat menyampaikan materi terkait peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Hotel Ibis Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (2/11/2017). (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Sepanjang Januari-Oktober tahun 2017, Komisi Yudisial menerima 55 laporan masyarakat terhadap hakim nakal di Makassar dan 23 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel).

Namun, karena laporan tidak lengkap dan kurang bukti, KY (Komisi Yudisial) hanya memproses 11 aduan laporan tersebut.

"Di Sulsel ada 55 laporan, yang memenuhi syarat dan teregister 11 laporan," papar Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Kemas Abdul Roni disela lokakarya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kamis (2/10/2017) di Makassar.

Meskipun ada 11 laporan, namun Kemas Abdul Roni menganggap itu masih kurang.

"Secara nasional, laporan yang teregister sampai hari ini 200 lebih laporan dari target KY 400 laporan," tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya diadakan kegiatan lokakarya agar masyarakat memahami tata cara laporan masyarakat akan pelanggaran kode etik "hakim nakal"

"Laporan tidak dipungut biaya, KY akan memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim," ujarnya di depan peserta lokakarya yang berasal dari unsur advokat, lbh, ombudsman, mahasiswa, dosen, aktivis hukum, dan wartawan.

Sementara itu, Anggota Komisi Yudisial, Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M Hum meminta masyarakat agar mengetahui tata cara laporan pengaduan masyarakat akan pelanggaran kode etik.

"Laporan akan dugaan pelanggaran kode etik hakim bisa juga kami memprosesnya dari pemberitaan di beberapa media," tandasnya.

  • Irvan Abdullah