Skip to main content

Serapan Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun, Ini Harapan Dirjen Pembendaharaan Sulsel 

syl
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat menyerahkan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DlPA) tahun 2018 kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Perwakilan lnstansi Vertikal Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/12/2017). (KABAR.NEWS/Miftahul Khaeriyah)

KABAR.NEWS, Makassar - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel Marni Misnur menyayangkan tren penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. 

 

Tercatat, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Sulsel tahun 2017 sendiri, dinilai belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tak heran bila Dirjen Pembendaharaan Sulsel mengharapkan adanya peningkatan dan optimalisasi.

 

"Kami memandang kualitas pelaksanaan APBN perlu Iebih dioptimalkan. Data kami hingga tanggal 18 Desember 2017 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran baru 80.31% atau Rp14,90 triliun dari pagu total sebesar Rp18,55 triliun," ungkapnya.

 

Menurutnya, jika dibandingkan dengan target penyerapan pada triwulan IV yaitu sebesar 90%, maka selama kurun waktu 7 hari ke depan akan terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp 1,80 triliun berdasarkan Pengajuan SPM LS paling lambat tanggal 21 Desember 2017 dan penerbitan SP2D L5 tanggal 28 Desember 2017 serta untuk belanja melalui UP paling lambat tanggal 29 Desember 2017.

 

"Penyerapan dana APBN untuk lingkup Sulawesi Selatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar 20,36 T (90,86%) dan 2016 sebesar 17,55 T (90,58%)," ujarnya.

 

Marni menerangkan, salah satu usaha meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun anggaran mendatang salah satunya melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama untuk belanja lnfrastruktur dan konektifitas. 

 

"Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran berjalan.

 

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, penunjukkan pejabat perbendaharaan tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku sepanjang belum dilakukan pergantian," bebernya.

 

Lebih jauh, Marni menilai jika hal tersebut dapat dilaksanakan secara ketat dan konsisten maka pola pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran dapat segera di minimalisir. 

 

Selain itu, untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dibuat perencanaan yang lebih matang dan proses penyerapan dana yang lebih cepat serta lebih terstruktur dari tahun sebelumnya. 

 

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menilai, penyerapan anggaran harus dilihat secara keseluruhan dari APBD dimana Sulsel telah 90 persen. Terlebih ada sektor lain termasuk sukoi dimana masuk dalam postur APBD yang ada dan  harus dipercepat.

 

"Biasanya realisasi pembayaran saja yang belum selesai. Saya berharap semua dapat dicapai secara normatif dan dapat dipercepat. Nanti saya coba tangani. Kedepannya, pengelolaan anggaran akan semakin transparan, akuntabilitas publik, tim kuat dan inovasi yang maju seperi kemarin. Data akurat dan jangan direkayasa," tutupnya. 

 

  • Miftahul Khaeriyah