Skip to main content

Vonis Rusdin dan Jayanti Dinilai Rendah, Jaksa Kasasi ke MA

terdakwa
Terdakwa kasus lahan Buloa, Rusdin dan Jayanti saat di Kejati Sulselbar baru-baru ini. (KABAR.NEWS/Arul Ramadhan)

KABAR.NEWS, Makassar - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan bakal melakukan upaya hukum lanjutan untuk dua terdakwa Rusdin dan Jayanti Ramli.

 

Hal ini dilakukan pasca keduanya menerima vonis 1 tahun penjara dalam kasus sewa lahan negara Buloa oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

 

Upaya hukum lanjutan itu dilakukan pasalnya dinilai JPU, vonis yang dijatuhkan hakim yang dipimpin langsung Bonar Harianja kepada dua terdakwa sangat rendah, bahkan jauh berbeda dari tuntutan sebelumnya. "Iye kita akan lakukan kasasi," kata JPU Kamaria, Selasa, 19 Desember 2017.

 

Dalam tuntutannya, JPU menuntut dua terdakwa Rusdin dan Jayanti Ramli lebih tinggi dari putusan, yakni lima tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidaer tiga bulan. Sementara dalam putusan hakim pada sidang Seninn (18/12/2017), malam tadi, oleh hakim keduanya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidaer satu bulan.

 

Perbuatan kedua terdakwa dianggap bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melalukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Rusdin dan Jayanti seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan dan menyewakan lahan tersebut kepada PT PP sebesar Rp500 juta.

 

Uang hasil sewa lahan itu kemudian dibagi dua, masing-masing mendapat Rp 250 juta. Hakimpun memeberikan waktu kepada keduanya sembari menjalani masa tahanan selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidaer 1 bulan, dalam statusnya sebagai narapidana untuk mengembalikan uang kerugian negara.

 

"Membebankan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara dalam waktu satu tahun satu bulan setelah Pengadilan memutus dan mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Bonar Harianja dalam sidang.

 

Apabila keduanya tak mampu membayar uang pengganti kerugian negara itu, oleh hakim maka keduanya akan menjalani masa hukuman pengganti selama enam bulan penjara.

 

Selain itu, harta benda milik keduanya juga terancam disita oleh negara apabila tidak mampu membayar pengganti kerugian negara. M Sabri sendiri, divonis bebas oleh hakim karena tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

 

Hakim berpendapat peran M Sabri selaku fasilitator dan mediator dalam penyewaan lahan tersebut, tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Hakim menilai, surat yang dijadikan perjanjian sewa-menyewa, bukan surat perjanjian dinas. Melainkan surat perjanjian tersebut dibuat serta dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan.

 

"Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dalam dakwaan primair dan subsidaer melakukan, tindak pidana korupsi," tutup Bonar Harianja.

 
  • Arul Ramadhan